Tag

, ,

Kontroversi terkait dengan nikah siri yang cukup semarak diperbincangkan akhir-akhir ini sepertinya patut untuk dikaji lebih jauh. Nikah siri ini menjadi bahan pro kontra oleh sejumlah masyarakat karena adanya ketidak-sepahaman pengertian nikah siri itu sendiri. Ada berbagai pengertian nikah siri yang berkembang di masyarakat. Hal ini yang seharusnya terlebih dahulu diluruskan sehingga bisa didapatkan titik temu sebagai solusi persoalan nikah siri ini. Istilah nikah siri hanya ada di Indonesia .

Nikah siri merupakan nikah ‘urfi atau kebiasaan yang telah berlangsung sejak zaman Rasul dan sahabatnya tanpa perlu melakukan pelaporan akad nikah ke lembaga negara yang menangani pernikahan untuk menghindari keresahan hati. Nikah ‘urfi sendiri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah agama dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya sebuah pernikahan.

kaltim.prokal.co

kaltim.prokal.co

Adanya istilah siri tersebut karena pemerintah mengeluarkan peraturan terkait untuk melaporkan akad nikah yang telah dilaksanakan ke lembaga pemerintah yang telah ditunjuk untuk mengurusi persoalan ini. Sehingga siri atau sembunyi di sini diartikan sebagai sembunyi dari pencatatan negara sehingga pemerintah tidak mengetahui adanya pernikahan yang telah dilangsungkan oleh sepasang mempelai.

Persoalan nikah siri memang merupakan masalah kontemporer karena munculnya pencatatan akad nikah ke lembaga negara juga merupakan hal baru. Pada zaman Rasul dan sahabat tidak ada peraturan untuk mencatatkan akad nikah ke lembaga pencatatan negara. Berdasarkan sejarahnya, munculnya aturan tentang pencatatan akad nikah tersebut dikarenakan munculnya problematika terkait dengan pernikahan yang semakin kompleks seperti suami yang banyak melalaikan tugasnya, istri yang lebih menguasai kendali dalam rumah tangga, dan lain-lain. Pencatatan akad nikah tersebut ditujukan sebagai tanda bukti telah berlangsungnya sebuah pernikahan sehingga bila terjadi suatu masalah dalam pernikahan tersebut keduanya bisa meminta bantuan kepada lembaga negara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun, meski pencatatan akad tersebut memiliki tujuan baik, dalam praktek lapangannya juga tidak sedikit pasangan yang menyalahgunakan akta nikah yang telah mereka miliki. Pada beberapa kasus, ada pasangan yang secara agama telah melakukan perceraian namun tidak melaporkan hal tersebut ke lembaga negara dan menyalahgunakan akta nikah tersebut dengan dalih masih memiliki ikatan pernikahan dengan bukti akta nikah tersebut sehingga masih berhubungan layaknya suami istri yang masih sah. Padahal tentu ha ini sangat menyalahi syariat agama dan termasuk tindak maksiat.

Dengan memahami nikah siri dan juga hal ihwal pencatatan akad nikah, hal ini bisa menjadi gambaran bagaimana seharusnya bersikap. Islam mensyariatkan agar umatnya mematuhi aturan pemerintah selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Dalam hal ini pencatatan akad nikah merupakan aturan pemerintah yang lebih banyak kemaslahatannya, sehingga sebagai muslim yang baik hendaknya tetap melakukan kewajiban hukum tersebut meski pencatatan akad nikah bukan syarat sahnya nikah.

Ada berbagai pendapat ulama terkait nikah siri dan kewajiban hukum untuk melakukan pencatatan akad nikah ke lembaga negara. Sebagian ulama yang pertama berpendapat bahwa nikah siri yang dilakukan sesuai syariat agama adalah sah dan boleh, sedangkan masalah pencatatan akad nikah tersebut tidak ada dalam aturan agama. sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa nikah siri adalah haram.

Sedangkan pendapat ulama yang terakhir adalah nikah siri yang dilakukan sesuai ketentuan agama adalah sah, sedangkan pelakunya akan mendapat dosa karena telah melanggar peraturan pemerintah yang bukan termasuk maksiat. Sepertinya pendapat ketiga lebih rasional karena setiap muslim memiliki kewajiban untuk taat kepada pemerintah selama hal tersebut bukan maksiat.

Namun, hendaknya pemerintah juga bisa melihat lebih jauh alasan seseorang menikah siri. Bila terkait biaya, maka hendaknya yang demikian itu mendapatkan keringanan dan kemudahan.