Tag

, ,

Pemerintah Indonesia, melalui Kementrian Agama menyoroti terjadinya
pernikahan siri di Indonesia yang banyak sekali terjadi di dalam
lingkungan sekitar. Mereka membuat Rancangan Undang-undang yang ingin
membuat nikah siri menjadi sesuatu yang ilegal. Selain itu para pasangan
nikah siri dan juga yang menikahkan akan dikenakan sanksi denda dan atau
kurungan apabila melakukan nikah siri. Itu adalah hal-hal yang
dicantumkan Kementrian Agama di dalam RUU perkawinan yang baru.

Alasan perlunya ditetapkan peraturan yang demikian, menurut pemerintah,
dikarenakan pemerintah ingin melindungi hak-hak wanita di dalam keluarga.
Wanita yang melakukan nikah siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum
yang kuat apabila mereka memiliki masalah dalam perkawinannya.

kaltim.prokal.co

kaltim.prokal.co

Misalkan apabila terjadi kasus perceraian dengan suaminya, dan suaminya tidak
bertanggung jawab, maka si wanita bisa ditinggalkan begitu saja dengan
anaknya, tanpa mendapatkan harta gono-gini yang sudah seharusnya menjadi
hak istri dan anak dari suatu perkawinan. Wanita yang melakukan nikah
siri dianggap tidak bisa memperkarakan masalah ini ke pengadilan
dikarenakan tidak adanya bukti legal pernikahan yang mereka lakukan.
Karena itulah pemerintah berusaha menetapkan undang-undang yang
mengharamkan masalah nikah siri tersebut.

Dilihat dari tujuannya, sebenarnya pemerintah memiliki tujuan yang baik
untuk menjaga hak wanita yang melakukan nikah siri. Namun apabila nikah
siri dengan sendirinya diharamkan, agaknya hal ini masih akan menjadi
masalah besar karena pada dasarnya agama tidak melarang jenis pernikahan
yang demikian, asalkan rukun dan syarat nikah terpenuhi semuanya.

Terlepas dari itu semua, sebenarnya wanita yang melakukan nikah siri

memiliki hak yang sama dengan para wanita lainnya yang melakukan
pernikahan secara sah di mata hukum. Hanya saja wanita yang melakukan
nikah siri tidak akan memiliki bukti surat pernikahan yang sah. Apabila
si suami adalah suami yang bertanggungjawab tentunya si isteri tetap akan
mendapatkan hak-haknya secara penuh. Yang menjadi kekhawatiran adalah
apabila adanya masalah lebih lanjut yang melibatkan suami dan isteri,
maka di mata hukum si isteri tidak kuat kedudukannya dan tidak bisa
menuntut apapun dari suaminya tanpa surat nikah yang jelas.

Dengan demikian, pemerintah sangat menekankan untuk mencatatkan
pernikahan siri yang telah terjadi ke lembaga KUA atau catatan sipil,
untuk ke depannya melindungi hak-hak para perempuan yang melakukan nikah
siri. Dengan adanya surat nikah yang resmi tersebut, diharapkan segala
hal wanita pelaku nikah siri juga akan sama dengan hak yang dimiliki oleh
para wanita yang melakukan pernikahan secara sah di mata hukum.

Karena
biaya pencatatan pernikahan di KUA atau catatan sipil dianggap mahal,
maka sebenarnya hal inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah kita.
Mereka dapat membantu para pasangan nikah siri yang tidak mampu dengan
menekan biaya pencatatan pernikahan atau bahkan meniadakan biaya tersebut
bagi pasangan yang tak mampu. Tentunya hal ini akan lebih bermanfaat
daripada menetapkan nikah siri sebagai sesuatu yang dilarang dan tanpa
adanya solusi lanjutan yang tepat.