Beberapa saat yang lalu Indonesia dihebohkan dengan pro-kontra masalah nikah siri yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Pemerintah melalui RUU tentang perkawinan yang baru berusaha mengharamkan atau membuat ilegal tindakan nikah siri dengan alasan untuk melindungi hak-hak perempuan pelaku nikah siri. Pemerintah di dalam wacana RUU tersebut ingin mempidanakan para pelaku nikah siri dan pihak yang menikahkan. Apakah demikian, bahwa nikah siri merupakan suatu yang haram untuk dilakukan?

Menurut bahasa nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Pernikahan yang demikian dilakukan karena adanya motif untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari khalayak umum. Ditilik dari pandangan masyarakat umum, nikah siri memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi dikarenakan ada beberapa belah pihak yang tidak menyetujui terjadinya pernikahan tersebut.

Dalam hal ini pernikahan yang dilakukan biasanya tanpa dihadiri oleh wali nikah dari pihak pengantin perempuan. Apabila hal yang demikian yang terjadi, maka nikah siri yang demikian dianggap sebagai pernikahan yang haram hukumnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh hadits yang sahih “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648]. Karena wali nikah merupakan salah satu syarat sah nikah, maka ketiadaan wali nikah dengan sendirinya akan membuat pernikahan tersebut tidak sah dilakukan.

Pengertian nikah siri yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi semua syarat sah dan rukun nikah siri. Pernikahan yang demikian dianggap sebagai bentuk pernikahan yang sah secara agama dan syariah karena semua syarat sah nikah secara Islam terpenuhi. Ini adalah pernikahan yang sah. Hanya saja kekuatan hukumnya tidak ada dikarenakan tidak adanya surat nikah yang resmi yang dikeluarkan oleh negara melalui KUA atau kantor catatan sipil. Apabila yang demikian yang terjadi, maka pelegalan nikah siri dapat dilakukan dengan mencatatkan pernikahan yang terjadi kepada KUA atau kantor catatan sipil setempat.

Pengertian nikah siri yang ketiga adalah pernikahan yang dilakukan dikarenakan ada lembaga tertentu yang melarang dilakukannya pernikahan lebih dari satu kali dalam hidup seseorang. Dalam hal ini biasanya berlaku bagi para anggota Pegawai Negeri Sipil. Apabila pernikahan yang demikian dilakukan dengan memenuhi rukun pernikahan secara keseluruhan, maka pernikahan yang demikian tetap dianggap sah hukumnya.

Dengan demikian, halal atau haramnya hukum nikah siri hal ini dapat ditilik dari apakah rukun pernikahan yang sah telah terpenuhi ataukah belum. Apabila salah satu dari rukun pernikahan tidak terpenuhi, maka tentu saja pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang haram hukumnya di mata agama. Sedangkan apabila semua syarat sah nikah terpenuhi, sudah dipastikan pernikahan ini menjadi halal hukumnya.